Team
RI lanjutkan negosiasi tarif dengan AS usai KTT APEC 2025 di Korea Selatan. Pemerintah menegaskan diplomasi ekonomi terukur demi kepentingan nasional, dengan peluang tarif nol persen untuk sawit, kakao, dan karet.
KabarPialang – Pemerintah Indonesia memastikan akan melanjutkan negosiasi tarif dengan Amerika Serikat (AS) setelah pelaksanaan KTT APEC 2025 di Korea Selatan pada akhir November 2025. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa kerja sama perdagangan Indonesia–AS akan kembali bergerak setelah sempat terhenti akibat government shutdown atau penutupan sementara pemerintah federal AS beberapa waktu lalu.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan bahwa negosiasi ini akan dilakukan secara terukur dan hati-hati, dengan mempertimbangkan manfaat langsung bagi masyarakat dan industri nasional.
“Langkah negosiasi ini dilakukan dengan terukur, serta sebagai bentuk kehati-hatian diplomasi ekonomi Indonesia. Pemerintah berkomitmen agar setiap kesepakatan ekonomi membawa manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Haryo Limanseto, Juru Bicara Kemenko Perekonomian, dalam keterangan pers, Senin (3/11/2025).
Jadwal Negosiasi Usai KTT APEC 2025
Rencana negosiasi tarif Indonesia–AS akan dimulai segera setelah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC yang diselenggarakan di Busan, Korea Selatan. Pertemuan lanjutan ini menjadi momentum penting setelah kedua negara sempat menghentikan pembahasan akibat dinamika politik di Amerika Serikat.
Haryo menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia menyiapkan berbagai strategi negosiasi yang menekankan keadilan perdagangan (fair and square trade), sejalan dengan prinsip kesetaraan dan keseimbangan dalam hubungan bilateral.
Negosiasi tarif tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan ekonomi Indonesia–AS, sekaligus meningkatkan ekspor komoditas unggulan Indonesia yang berdaya saing tinggi.
Diplomasi Ekonomi Indonesia yang Berhati-hati dan Mandiri
Menurut Haryo, pendekatan diplomasi ekonomi Indonesia tetap berpegang pada prinsip “bebas dan aktif.” Artinya, setiap langkah dalam negosiasi dirancang untuk melindungi kepentingan nasional, menjaga kedaulatan ekonomi, dan memastikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
“Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia menjalankan diplomasi ekonomi yang bebas dan aktif. Pendekatan ini memastikan setiap kebijakan dan negosiasi perdagangan dilakukan untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Dalam konteks global yang dinamis, strategi negosiasi seperti ini menjadi penting agar Indonesia tetap dapat menyeimbangkan posisinya di antara kekuatan besar dunia, termasuk AS dan Tiongkok.
Produk Unggulan Indonesia Didorong untuk Tarif Nol Persen
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang memimpin Tim Negosiasi Tarif Indonesia–Amerika Serikat, menyebutkan bahwa beberapa komoditas strategis Indonesia akan menjadi prioritas dalam pembahasan.
Produk-produk seperti kelapa sawit, karet, dan kakao, yang tidak dapat diproduksi secara efisien oleh Amerika Serikat, berpeluang mendapatkan tarif impor nol persen.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ekspor Indonesia dan meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global.
Selain itu, Indonesia juga meminta perlakuan khusus untuk komoditas kesehatan, termasuk bahan baku farmasi dan alat kesehatan, yang menjadi bagian dari rantai pasok industri strategis dunia.
“Pemerintah mengajukan pembahasan mengenai perlakuan khusus bagi komoditas tertentu yang berkaitan dengan industri kesehatan dan penghapusan hambatan non-tarif,” tambah Haryo.
Komitmen Pemerintah Jaga Kepentingan Nasional
Dalam setiap tahapan negosiasi tarif, pemerintah Indonesia tetap menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama. Haryo menegaskan bahwa kesepakatan perdagangan tidak hanya bertujuan untuk menurunkan tarif, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap klausul mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Kemenko Perekonomian juga memastikan bahwa seluruh proses legal drafting sedang dilakukan dengan hati-hati agar sesuai dengan regulasi nasional dan komitmen internasional.
“Seluruh aspek legal drafting dilakukan secara cermat untuk memastikan bahwa setiap klausul sesuai dengan regulasi nasional dan dapat diimplementasikan dengan baik,” ujarnya.
Hubungan Ekonomi Indonesia–AS di Tengah Dinamika Global
Sejak Juli 2025, hubungan perdagangan Indonesia–AS kembali menunjukkan kemajuan setelah Presiden AS mengumumkan penurunan tarif impor menjadi 19% dari sebelumnya 32%. Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang berhasil mencapai kesepakatan pasca kebijakan tersebut diumumkan.
Kebijakan ini menunjukkan komitmen AS untuk memperluas hubungan dagang yang lebih terbuka di kawasan Indo-Pasifik, sejalan dengan agenda APEC yang menekankan kolaborasi ekonomi berkelanjutan.
Sementara itu, Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai mitra strategis yang netral dan mandiri, di tengah ketegangan geopolitik antara kekuatan ekonomi besar dunia.
Dampak Positif bagi Industri dan Masyarakat
Jika negosiasi berjalan sesuai rencana, hasilnya diyakini akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Indonesia. Tarif nol persen untuk komoditas ekspor unggulan akan memperluas pasar bagi pelaku industri dalam negeri, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di sektor pertanian dan manufaktur.
Selain itu, kesepakatan tarif yang adil dapat memperkuat rantai pasok antara Indonesia dan AS, khususnya di sektor energi, pangan, dan kesehatan.
Bagi sektor swasta, hal ini membuka peluang investasi baru dari perusahaan AS yang tertarik pada produk hijau, energi terbarukan, dan bahan baku berkelanjutan dari Indonesia.
Langkah Strategis Menuju Kemandirian Ekonomi
Rencana lanjutnya negosiasi tarif Indonesia–AS pada akhir November 2025 menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah memperkuat posisi Indonesia di kancah perdagangan internasional.
Dengan strategi diplomasi yang berhati-hati, adil, dan berbasis kepentingan nasional, Indonesia berupaya memastikan setiap kesepakatan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memperkuat kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.
Langkah ini juga menunjukkan bahwa Indonesia semakin matang dalam memainkan peran strategisnya di tengah perubahan geopolitik global yang cepat.
