Team
KabarPialang – Indonesia akan menerima tambahan 12% saham Freeport Indonesia secara gratis pada Oktober 2025. Kepemilikan pemerintah naik di atas 60%, memperkuat posisi nasional di sektor tambang emas dan tembaga terbesar dunia.
Tambahan Saham Freeport Jadi Kado Politik dan Ekonomi
Kabar besar datang dari sektor pertambangan nasional. Indonesia dipastikan akan mendapatkan tambahan 12% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) secara cuma-cuma alias gratis pada Oktober 2025. Hal ini disampaikan langsung oleh Rosan Roeslani, Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Menurut Rosan, kesepakatan ini telah dikunci setelah dirinya bertemu langsung dengan CEO Freeport-McMoRan, Kathleen Quirk, di Amerika Serikat. “Mereka sudah menyetujui untuk 12%,” ujar Rosan di Gedung BKPM Jakarta, Selasa (30/9/2025).
Ia menambahkan, negosiasi semula hanya menyasar tambahan 10% kepemilikan. Namun, berkat diplomasi intensif, Freeport akhirnya menyetujui pemberian saham hingga 12%. “Alhamdulillah 12% sekarang, dan ini diberikan free of charge,” jelasnya.
Dampak Langsung: RI Kendalikan Lebih dari 60% Saham Freeport
Sebelum kesepakatan terbaru, Indonesia sudah memiliki 51% saham Freeport Indonesia. Dengan tambahan 12% ini, kepemilikan RI otomatis melonjak menjadi sekitar 63%. Artinya, pemerintah kini menjadi pemegang saham mayoritas mutlak.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyebut langkah ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin memperkuat kedaulatan energi dan sumber daya alam. “Di Oktober 2025, saham Freeport dimiliki pemerintah di atas 60%. Bisa 61%, bisa 63%,” ungkap Andre dalam Rapat Dengar Pendapat DPR.
Dengan dominasi ini, Indonesia bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga pengendali penuh kebijakan strategis perusahaan tambang emas dan tembaga terbesar di Tanah Air.
Freeport Komitmen Bangun Infrastruktur Papua
Selain tambahan saham, Freeport juga berkomitmen memberi manfaat langsung bagi masyarakat Papua. Rosan mengungkapkan bahwa perusahaan tambang raksasa tersebut akan membangun dua rumah sakit dan dua universitas di Papua.
Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan sekaligus pendidikan di kawasan yang menjadi pusat operasi tambang. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat melahirkan lebih banyak tenaga medis, akademisi, dan profesional dari Papua sendiri.
Perpanjangan Izin Usaha Pasca 2041
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, telah memastikan pemerintah akan memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport setelah masa berlaku saat ini berakhir pada 2041.
Namun, ada syarat: pemerintah harus menambah saham lebih dari 10% di Freeport. Bahlil menjelaskan, perpanjangan izin diperlukan karena tambang bawah tanah (underground mining) membutuhkan waktu eksplorasi hingga 19 tahun. Jika tidak diperpanjang, produksi akan menurun drastis mulai 2035, berdampak pada pendapatan negara, lapangan kerja, serta ekonomi nasional.
“Kalau tidak segera diperpanjang, maka puncak produksi akan jatuh di 2035 dan setelah itu menurun. Dampaknya ke penerimaan negara dan ekonomi akan signifikan,” tegas Bahlil.
Saham Gratis, Bagaimana Mekanismenya?
Hal menarik dari kesepakatan ini adalah tambahan saham Freeport diberikan secara gratis tanpa valuasi besar. Bahlil menegaskan bahwa jika pun ada nilai, pemerintah meminta agar diberikan dengan harga yang semurah-murahnya.
Lebih jauh, sebagian saham tambahan nantinya akan dialokasikan untuk BUMD Papua, sehingga masyarakat lokal mendapat porsi langsung dari keuntungan tambang. Ini menandai pergeseran paradigma: tidak hanya negara, tetapi juga daerah penghasil akan merasakan manfaat lebih besar.
Signifikansi Strategis Tambahan Saham
Tambahan saham Freeport ini memiliki arti strategis:
-
Peningkatan Pendapatan Negara – Dengan kepemilikan di atas 60%, dividen dan keuntungan Freeport akan lebih banyak masuk ke kas negara.
-
Kedaulatan Energi dan SDA – Indonesia tidak lagi bergantung pada kontrol asing dalam salah satu tambang tembaga terbesar dunia.
-
Dampak Sosial Ekonomi Papua – Pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan akan memperkuat pembangunan berkelanjutan di wilayah operasi.
-
Posisi Tawar Global – Sebagai mayoritas pemegang saham, Indonesia akan lebih kuat dalam negosiasi terkait teknologi, investasi, dan pasar global.
Tambahan 12% saham Freeport secara gratis bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah pencapaian besar bagi Indonesia dalam memperkuat kedaulatan sumber daya alam, sekaligus memperbesar manfaat ekonomi bagi negara dan rakyat, khususnya Papua.
Dengan kepemilikan di atas 60%, pemerintah kini benar-benar memegang kendali penuh atas Freeport Indonesia. Apalagi ditambah komitmen pembangunan rumah sakit dan universitas di Papua, langkah ini bukan hanya soal bisnis, tetapi juga soal keadilan sosial dan pemerataan pembangunan.
Ke depan, tantangan terbesar adalah memastikan tambahan kepemilikan ini dikelola secara transparan, profesional, dan memberikan hasil nyata bagi ekonomi nasional.
